Problem Khilafah dan Kritik Marxis

Oleh: Herlianto A, staf pengajar STF Al Farabi Malang
 
Dalam pembahasan ini khilafah dimaknai secara umum, artinya siapapun yang secara radikal mengusung negara Islam maka itulah khilafah. Karena di ranah praktis ada dua kriteria penting gerakan khilafah, yaitu gerakan dengan kekerasan (radicalism with violence) misalnya ISIS (Islamic State of Irak and Syria) melakukan penegakan sistem Islam dengan cara menteror. Yang lainnya gerakan tanpa kekerasan (radicalism without violence) misalnya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) melakukan penyebaran paham melalui edukasi damai. Sekalipun berbeda, keduanya sama-sama berbahaya. Seberapa berbahaya? Pertanyaan ini tidak menjadi lokus tulisan ini. Pemetaan ini lebih pada upaya mendeskripsikan betapa Pengusung Sistem Khilafah (PSK) bergerak di ranah praktis dengan polanya sendiri dan juga masif di wilayah ideologisasi—semacam ada kesatuan antara teori dan prakti—, yang selanjutnya akan dibahas dari sudut pandang Marxis.

Sumber: puomista.wordpress.com
Sejauh ini kalangan PSK menolak untuk membahas demokrasi atau sosialisme dalam Islam. Bagi mereka, dua sistem tersebut “tidak ada dalam” Islam bahkan bertentangan dengan Islam. Mereka mau membahas kedua aliran tersebut sejauh diletatakkan di luar Islam, yaitu demokrasi dan sosialisme “dalam sudut pandang” Islam,—karena keduanya buatan manusia-manusia “kafir”, bukan Tuhan. Pilihan demikian lebih mengadili demokrasi dan sosialisme, ketimbang mengambil sisi penting yang kontekstual dengan tata bermasyarakat saat ini. Pembahasan akan dikerucutkan pada bagaimana PSK membangun kesadaran konstituennya dan gerakannya dalam bentuk teror dalam sudut Marxis.

Inkonsistensi Logika

Dalam edukasinya, PSK sering memposisikan diri sebagai kelompok yang paling dekat dan mengerti Tuhan. Tafsirnya akan Alquran sebagai yang paling tepat dan benar, lalu melakukan klaim kebenaran (truth claim) dengan menutup tafsir dan definisi-definisi yang lain. Mula-mula cara ini kita terima sebagai jalur mereka memahami Alquran, karena sandaran terhadap truth claim tidak bisa terhindarkan pada siapapun, keluar dari klaim kebenaran berarti membuat klaim kebenaran baru. Artinya mereka yang menganggap PSK melakukan klaim kebenaran juga sedang melakukan klaim kebenarannya sendiri. Kritik atas PSK dengan menuduh klaim kebenaran hanya memindahkan klaim kebenaran dari PSK ke kelompok lain. Karena itu tuduhan balik semacam ini menjadi senjata pemungkas PSK untuk menundukkan lawan-lawannya.

Baiklah, kita akan menggunakan senjata yang sama untuk menunjukkan inkonsistensi logika PSK. Sudah mafhum bahwa aliran ini anti terhadap akal, mereka mengumandangkan rasionalitas untuk ditempatkan di tong sampah karena “menjijikkan”. Rasio tak memiliki kemampuan apa-apa, rasio terbatas, sekalipun tidak tahu dimana batasnya. Pertanyaan baliknya, dengan apa PSK mengerti bahwa rasio terbatas? Bukankah PSK juga menggunakan rasio untuk mengidentifikasi bahwa rasio terbatas. Bagaimana mungkin mereka dapat menerima hasil rasio yang terbatas untuk menyatakan bahwa rasio terbatas sementara pada saat yang sama mereka menggunakan rasio terbatas itu untuk menilainya?

Katakanlah ditemukan Alquran mengatakan rasio terbatas. Pertanyaannya bagaimana PSK memilih teks Alquran sehingga dapat menyimpulkan bahwa rasio terbatas, bukankah Alquran tidak bisa menyatakan dirinya, ia benda mati yang harus ditafsiri dengan rasio? Termasuk—saya jamin sah—kesimpulan mereka bahwa sistem khilafah sebagai jawaban problem sosial adalah hasil rasionalitas mereka. Bagaimana struktur sosial khilafah—dan beberapa persoalan teknis kenegaraan lainnya—akan dibangun adalah niscaya menggunakan rasio. Karena Alquran hanya menyediakan hukum-hukum umum bukan soal teknis. Dengan demikian khilafah mengabaikan nuansa kemanusiaan dengan menggunakan perangkat manusia itu sendiri. Bagaiman daya dari sesuatu yang sudah diabaikan dapat kita terima hasilnya sebagai sesuatu yang absah? Ini sesuatu yang kontradiktif.

Problem Historis

Secara historis PSK tidak memiliki pijakan historis yang jelas khusus dalam beberapa kekuasaan Islam yang penah ada. Sejarah Islam menunjukkan tidak memiliki sistem pemerintahan yang tunggal. Sebut saja pada masa Khulafaur Rasyidin juga tidak ditemukan jejak “kekhilafahan” sebagai mana digembar-gemborkan PSK. Artinya secara sistem pemerintahan ada pola yang berbeda yang dijalankan oleh satiap Kholifah saat itu. Misalnya, Abu Bakar as Shiddiq diangkat secara aklamasi, Umar bin Khattab diangkat melalui wasiat, Usman bin Affan melalui formatur, dan Sayyidina Ali melalui wasiat.

Keempatnya memiliki tradisi yang berbeda dan tidak bisa disamakan satu sama lain. Sistem  wasiat tidak bisa disamakan dengan formatur, dan juga berbeda dengan pola aklamasi. Masing-masing berkontradiksi dan saling menegasikan. Artinya tidak bisa dalam satu negara menganut ketiganya secara bersamaan sekaligus, apalagi menganggap ketiga sebagai satu. Lalu dari keempat sistem itu yang mana punya PSK yang kini tengah diusung? Jawabannya absurd.

Atau pasca kekhalifahan, yaitu pada masa para dinasti: Umayyah dan Abbasiyah. Jika ini pijakannya, kita tidak perlu mengerutkan dahi menolak sistem khilafah. Cara penolakannya persis sama sebagaimana PSK menolak negara diktator komunis ala Soviet bahwa negara bentukan V.I. Lenin itu telah runtuh dan telah melakukan penistaan kemanusiaan dengan pembunuhan massal. Para dinasti itu juga telah resmi ditutup dengan tenggelamnya dinasti Ottoman di Turki. Jika ala dinasti yang dimaksud sistem khilafah oleh PSK, tentu tak bisa dipercaya lagi sistem ini, nayatanya sudah tumbang. Selain itu kepemimpinan dinasti Islam itu tidak kalah diktatornya dengan kepemimpinan Stalin, juga tidak sedikit korban jiwa melayang lantaran dianggap melanggar otoritas raja yang diklaim utusan Allah. Kelemahan mendasarnya tetap sama yaitu tiadanya kontrol terhadap kekuasaan yang tunggal, sehingga terjadi monopoli tafsir, pengetahuaa, dan kebenaran dan ujungnya pembantaian. Jadi secara historis sistem khilafah tidak memiliki pijakan yang jelas.

Kritik Marxis

Sebetulnya PSK memiliki titik berangkat yang sama dengan Marxis untuk memulai gerakannya, yaitu material. PSK selalu memulai edukasi dari menyadari sektor material manusia, misalnya soal kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, imperialisme ekonomi. Itulah sebabnya PSK juga paling getol menolak kapitalisasi, privatisasi, neo-imperialisme dalam bentuk korporasi-korporasi asing, dan segala bentuk penjajahan yang menistakan kemanusiaan. Mereka juga penganjur nasionalisasi segala aset negara demi sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. PSK menyadari sektor ekonomi perlu dipandang secara mendasar untuk memulai perlawanan, kesadaran ekonomilah yang menjadi bahan bakar perlawan sesungguhnya. Pada titik ini rasanya tidak terlalu berbeda antara Marxis dan PSK.

Tetapi jika ditarik pada doktrin epistemologis mereka bahwa segala sesuatunya merupakan determinasi Tuhan, bahwa Allah telah secara sempurna dan komprehensif menata semesta, segala sesuatunya diatur oleh Allah. Alhasil manusia tidak perlu berjuang lagi untuk kehidupannya karena semua sudah takdir ilahi. Pada titik ini seketika PSK membalik determinisme perjuangannya dari ekonomi ke Tuhan (agama), dan ini sekaligus yang menjadi kekhawatiran Marxis. Agama yang dipahami secara tidak kritis dan membenamkan kebebasan manusia ini berpotensi tenggelam dalam religion is opium yang karenanya kapitalisme masih dapat bercokol kuat di bumi ini.

Dan anehnya PSK menolak mentah-mentah kebebasan manusia. Kita menjadi bertanya apa maksud PSK membeberkan problem ketimpangan ekonomi, nasionalisasi sumberdaya alam, dan penolakan kapitalisasi. Bukankah itu semua bagian dari predeterminasi Tuhan, sehingga manusia tidak perlu risau dengan segala ketimpangan itu, manusia tinggal menerima saja apa adanya. Lagi-lagi PSK mendapati jalan buntu disini, sistem khilafah menjadi sulit dipahami dan imposible diterapkan. PSK mencampur baurkan antara yang meterial dengan non-meterial, antara yang ekonomis dan yang spritualis tanpa didasari oleh suatu deskripsi yang dapat diterima.

Kerena itulah PSK tidak punya sikap yang jelas terhadap para ustad yang menjual agama di TV-TV dengan menggunakan dalil-dalil Islam. Juga terkesan lembek terhadap mereka yang mengaku Kiai tetapi berdiri dibalik para kapitalis-kapitalis besar yang selama ini mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya. PSK menilai itu bagian dari jihad fi sabilillah, padahal semua itu jihad memuaskan nafsu serakah dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Jelas dari sudut pandang “agama naif” ala PSK susah hal semacam itu dapat dilawan dan ditunjukkan motif-motif serakahnya. Hanya lewat kecendrungan analisi ekonomilah—dalam hal ini analisi ekonomi Marxis dengan segala variannya—kebusukan berlambang agama itu dapat kita beber dan lawan.

Revolusi Bukan Teror  

Tak kalah mengerikannya adalah langkah-langkah taktis yang telah dilakukan oleh PSK—khususnya gerakan khilafah dengan kekerasan—yang berupa gerakan teror. Sebagaimana kita saksikan belakangan ini mulai dari negera-negara Timur Tengah hingga di kawasan Tamrin Jakarta beberapa waktu lalu. Namun sayangnya, tak ada sejarah yang menunjukkan bahwa negara menjadi tumbang lantaran serangan teroris, sebaliknya negara menjadi semakin kuat. Dan yang terjadi—ini yang ditakutkan oleh Coen Husain Pontoh (CHP), salah satu pemikir Marxis terkemuka—negara justru semakin membabi buta melakukan tindakan represif terhadap apapun yang dianggap menentang negara[1][1].

Kritik CHP selanjutnya adalah terorisme sama sekali tidak membebaskan justru hanya menciptakan ketakutan-ketakutan bagi masyarakat yang mulai tumbuh kesadarannya untuk melakukan perlawanan. Dari analisa CHP ini tak berlebihan kiranya, jika ada kecurigaan bahwa terorisme dibentuk  dan didanai oleh negera-negara kapitalis—Kim Jong Un, pimpinan negara Korea Utara tanpa canggung menyebut bahwa terorisme adalah cara Amerika menguatkan cengkeramannya di negara-negara Islam—untuk menguatkan dominasi kapital di negara dunia ketiga (developing country). Artinya teroris adalah sesajen atau tumbal yang dipersembahkan oleh kapitalisme demi keselamatan dirinya.

Dengan demikian kita harus membedakan antara gerakan revolusi dan teror. Tentu saja revolusi bukanlah teror itu sendiri. Ada perbedaan cara dan konsekuensi yang mendasar antara keduanya. Teror dilakukan denga cara serampangan dengan mengabaikan gerakan masif dan solid, dan biasanya oleh segelintir orang yang sudah di-brain wash dan siap menghibahkan nyawa untuk pimpinannya. Teror sama sekali tidak menggunakan kekuatan organisasi dan soliditas perlawanan, karena memang targetnya hanya melahirkan ketakutan di masyarakat.

Sementara revolusi melalui gerakan massa yang solid dan dengan kesadaran penuh. Kemudian organisasi sosial dan soliditas massanya kuat. Karena itu untuk melakukan revolusi dalam suatu negara tidak semudah melakukan teror, hanya cukup dengan membawa lima bom bersembunyi dibalik pos polisi dan meledakkan diri. Revolusi mensyaratkan kesatuan antara masyarakat dengan para intelektual itu sendiri dan berdiri diatas satu kesadaran yang sama bahwa kezaliman harus dilawan. Setidaknya begitulah proses revolusi yang dicontohkan oleh masyarakat Prancis dan Iran dalam konteks negara modern ini. 

Dengan demikian belum telat bagi PSK untuk menyadari posisinya dalam konteks bernegara, sosial, dan agama. Sehingga dapat mengubah pandangan dan gerakan taktisnya dalam mencapai kesejahteraan. Semoga Allah memberinya hidayah. Amien!


*pernah dimuat di Ragepublic.com dimuat lagi untuk tujuan pendidikan




[1][1] Coen Husain Pontoh. Terorisme Sebagai Pukulan Mundur Bagi Politik Progressif. Indopreogress.com.,12/1/2016
"
"

Post a Comment

0 Comments